pp tentang perangkat daerah. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH I. pp tentang perangkat daerah

Peraturan Pemerintah (PP) NO. Pertama atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017 – 2022 ; 19. Glosarium. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 18 Tahun 2016; Permendagri No. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada. Badan / Pengarang. PP No. PP Nomor 18 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. 100 Tahun 2000;. PP Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah By Dani SuluhPosted on November 4, 2019 Download: PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN. Pejabat Pengundangan. b. ABSTRAK: bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyusun kembali Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah; bahwa. - Satpol PP 3 1 Sumber: Sekretariat Kecamatan PATI, 2018 2. Peraturan Daerah di kantor Satpol PP. 13 May 2020. Mencabut : PP No. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Penghasilan tetap diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD atau sumber lain dalam APBDesa selain dana desa. Biro Kesejahteraan Rakyat; dan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah, diterbitkan dengan pertimbangan: a. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah. 4262, LL SETNEG : 17 HLM. 5 hlm. 5. Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan. E. Subjek. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Juni 2016 lalu. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat ABSTRAK: Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20t6 tentang Perangkat. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. No. tugas perangkat daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan. Policy Paper & Daftar Inventarisasi Masalah. online dan diproses secara online oleh perangkat daerah. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, kepala desa,. UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintahan daerah, pemerintahan, urusan, P3D, penataan organisasi, bagian organisasi, bagian pemerintahan. PP Tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah. PP No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. PENDAHULUAN Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menjelaskan, dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah bagian dari penguatan Aparat. 2. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat daerah yang bertugas membantu kepada daerah dalam menyusun kebijakan serta. Beranda. 25 September 2000. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Daerah. 72 Tahun 2019 dan PP No. Dalam Bab mengenai Penjelasan PP Nomor 17 Tahun 2018. Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. PNS Daerah dapat dikatakan perangkat atau dasar pemberiannya belum diatur lebih . Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi. 1. 5 Tahun 2014; UU No. Bagaimana tidak, tugas Satpol PP tidak seperti tugas Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang betugas mayoritas duduk di belakang meja dengan suasana nyaman dan sejuk di dalam ruangan / kantor. 5. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah . 2. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang. Berdasarkan Pasal 232 ayat (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Pengaturan kelembagaan pemerintahan daerah saat ini tengah memasuki babak baru pasca terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 (PP 41/2007) tentang Organisasi. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 18/2016) menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Memuat informasi mengenai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta: PPID Provinsi: Biro Hukum: Per Perubahan Perda, Jakarta: Hard & Soft (File_pdf) 5 Tahun: 5: Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah: Memuat informasi mengenai Organisasi dan Tata Kerja Perangkat. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Sampai. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan UrusanPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 6. Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat. mencabut berlakunya Perda No. 27 Tahun 1959; UU No. PERATURAN PEMERINTAH. Staf Ahli 6. Umum Daerah. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 196. SETNEG. Matriks Perbandingan PP No. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4 Penetapan Peserta Peserta adalah pihak yang memiliki hak pengambilan keputusan dalam Forum Perangkat Daerah Bappenda melalui pembahasan yang disepakati bersama. Paragraf 2 . Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 SATPOL PP 4 22) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009 tentang. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Mencabut : PP No. tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. dalam Rancangan RKPD Tahun 2022 sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah . 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Mencabut : PP No. menyelenggarakan. Sistem ini akan terintegrasi dengan Indonesia One yang diluncurkan. 23 Juli 2007. Untuk Daerah diatur dengan PP 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di. 103 PP 12/2019)Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Nomor Tambahan. Pada regulasi ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satpol PP di setiap daerah. Deskripsi Ringkas. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);. 2. 3. daerah kabupaten/kota tentang pembentukan Desa. Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 UU No 6 Drt. Kepala Daerah; 2. atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 45, LL SETKAB : 4 HLM. Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. 5. PEMERINTAH DAERAH PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH RPP TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017 Kelembagaan Urusan Pendanaan Urusan Pelaporan Urusan Binwas. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang- undangan mengenai perangkat daerah. 32. Peraturan Pemerintah (PP) tentang. 4738, LL SETNEG : 24 HLM. Berdasarkan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini. Perwakilan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. 41, LN. 2007. 5. 2. PANITIA KEGIATAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. Kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang milik daerah. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah belum cukup memberikan pedoman yang menyeluruh bagi penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat menangani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020. 58 Tahun 2005. Perubahan Manajemen RSUD Pasca Pemberlakukan PP No 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran. Government & Nonprofit. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 38/2017 tentang Inovasi Daerah adalah landasan pelaksanaan inovasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal peningkatan kualitas. Tubankab - Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, yang diundangkan pada 15 Juni 2016, maka PP Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Perat uran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Ditetapkan Tanggal. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan provinsi atau kabupaten/kota. Penyelesaian tulisan ini merupakan kumulasi dariserangkaian upaya penulis, ditopang bantuan berbagai pihak dalam berbagai bentuknya. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2016. ”. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2016. tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, akan berdampak pada tiga posisi Direktur RS milik Pemetintah Provinsi Bali yaitu RS Mata. UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. Media Center Batam – Sekretaris Daerah Kota Batam, Jefridin menghadiri Sosialisasi Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18/2016 tentang perangkat daerah. Jenis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 18/2016), yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP No. Aug. menegakkan Perda dan Perkada; b. Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah; Mengingat : 1. TENTANG PERANGKAT DAERAH. TENTANG DATABASE PERATURAN. PERANGKAT DAERAH. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 15) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Visi dan Misi BKN; Sejarah BKN; Struktur Organisasi BKN; Profil Pejabat Pimpinan Tinggi BKN; e-LHKPN Pejabat Pimpinan Tinggi; Hymne BKN; Mars BKN; Reformasi Birokrasi; Kantor-Kantor BKN; Maklumat Pelayanan; Panduan Perilaku Core Value ASN; Publikasi . U. e. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020. Dinas Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang telah menjadi wewenang otonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2020. 18 Tahun 2016 ini adalah tindaklanjut dari amanat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. PP No. Paragraf 3 Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota Pasal 6perangkat daerah (SKPD) tidak memahami akuntansi. Terbitnya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, sebagai pengganti PP 41/2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, adalah hal yang ditunggu-tunggu para penggiat pengadaan barang/jasa pemerintah. Subjek. Tahun. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2016. Pembentukan dan Susunan. 4741, LL SETNEG : 37 HLM. PP No. PENJELASAN PUSLITBANG INDAH DAPAT BERASAL DARI: 1. Tipe Perangkat Daerah adalah bentuk dan besaran dinas sesuai dengan hasil pemetaan urusan pemerintahan yang dilakukan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (PP) tentang Perangkat Daerah. PERANGKAT DAERAH. 1. Tujuan dibuatnya arah kebijakan suatu daerah agar dapat dimasukkan dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan. 3. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. E. 3. RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019-2024. Pasal 15 Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN. Persyaratan substantif: SKPD yang. Perangkat. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang. PP No. Karena disebabkan. Menurut Budi, bahwa tujuan dari kebijakan penataan kelembagaan daerah harus dipahami sabagai salah satu upaya untuk membentuk sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien,. Peraturan pelaksanaan dari PP ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. (3) Satpol PP Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enam puluh). monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Perangkat Daerah Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Kinerja Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian prestasi dari suatu instansi pemerintah. Kegiatan Forum Perangkat Daerah ditetapkan pelaksanaanya pada : Hari : Senin Tanggal : 28 Februari 2019 Tempat : Ruang Auditorium Bappenda Kabupaten Bogor 2. Peraturan Perangkat Daerah merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah berupa Dinas, Badan, Sekretariat serta Kecamatan. PP No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; 2016 tentang Perangkat Daerah (PP No. Pada saat Perpres ini mulai berlaku, Perpres Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 15 October 2019: Subjek: PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT. Peraturan Bupati Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Berisi Tentang: 1. UU No. 2007 No. Permendagri No. Dicabut dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;Perkada yang mengatur mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan. 7409/D. Jenis. Peraturan Pemerintah (PP) NO. Dalam perkembangannya, pengaturan inspektorat Daerah. PP Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah ini ditujukan untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah agar lebih independen dan objektif dalam rangka mewujudkan Pemerintahan.